Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melindungi petani dan memastikan kesejahteraan mereka.
Dalam pidatonya di HUT ke-17 Partai Gerindra yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC) pada Sabtu (15/2), Prabowo mengingatkan para pengusaha agar tidak mengambil keuntungan yang merugikan petani.
“Saya ingatkan pengusaha-pengusaha ya, kau boleh untung tapi jangan mencekik petani-petani kita. Dari pada kau cekik, lebih baik saya cekik kau!” tegas Prabowo di hadapan para kader dan simpatisan Gerindra.
Prabowo menegaskan bahwa petani harus mendapatkan keuntungan yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Ia pun menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk bertindak jika ada pengusaha yang melanggar aturan.
“Boleh untung, untung yang wajar. Rakyat kita harus sejahtera, petani kita harus mendapat keuntungan yang cukup. Kalau kau tidak patuh dengan peraturan pemerintah, kami akan bertindak. Dan dasar hukum saya kuat, dasar hukum saya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33,” tandasnya.
Selain menegaskan keberpihakannya kepada petani, Prabowo juga menyoroti kebijakan harga. Ia ingin menjadi presiden yang menurunkan harga-harga, kecuali harga gabah untuk petani.
“Saya mau jadi presiden yang nurunkan harga, saudara-saudara sekalian. Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani, itu harus naik!” tegasnya.
Sumber : https://www.merdeka.com/peristiwa/pr…vk.html?page=3
Tidak hanya fokus pada kesejahteraan petani, Prabowo juga menunjukkan komitmennya dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Pemerintahannya akan segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden (Inpres) untuk melanjutkan pemulihan hak korban dan keluarga korban dari 13 kasus pelanggaran HAM berat yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo.
Wakil Menteri HAM, Mugianto Sipin, dalam sebuah forum diskusi publik pada Jumat (14/2), mengungkapkan bahwa Prabowo dan Gibran akan mengambil alih kebijakan pemulihan korban HAM.
“Kami, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan take over melanjutkan pemulihan korban dan keluarga korban kasus 13 pelanggaran HAM berat yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi,” tegas Mugianto.
Ia juga menjelaskan bahwa selain pemulihan hak-hak korban, pemerintahan Prabowo akan memastikan agar pelanggaran HAM tidak terjadi lagi di masa depan.
Untuk itu, Kementerian HAM yang baru akan memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memastikan HAM dihormati di semua sektor.
“Jangan ada lagi pelanggaran HAM di sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, antaragama, suku anak dalam, perempuan, anak, lingkungan hidup, hubungan industrial, pertanahan, dan lain sebagainya. Semua menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah untuk memastikan HAM ada di setiap kepala orang Indonesia,” papar Mugianto.
Sebagai bagian dari komitmen ini, pemerintah akan meresmikan Memorial Living Park di Pidi, Aceh, pada April 2025.
Memorial tersebut bertujuan sebagai pengingat agar pelanggaran HAM tidak terulang kembali. Selain itu, inisiatif masyarakat untuk membangun memorial serupa di berbagai lokasi, termasuk Universitas Atma Jaya dan Universitas Trisakti, juga akan didukung.
Mugianto juga menegaskan bahwa edukasi mengenai HAM akan diperkuat dengan memasukkan materi HAM ke dalam kurikulum pendidikan dasar.
Dengan demikian, generasi mendatang akan lebih memahami dan menghargai hak asasi manusia.
Lebih lanjut, Pemerintahan Prabowo juga sedang mempersiapkan sistem audit HAM yang akan diterapkan di seluruh sektor pemerintahan dan swasta berdasarkan standar internasional.
Audit ini akan menjadi alat untuk memastikan semua pihak patuh terhadap prinsip-prinsip HAM.
“Tentu saja semua akan merujuk pada preambule dan cita-cita kita bernegara, yaitu menuju masyarakat adil makmur,” tutup Mugianto.
Sumber : https://www.rmolsumsel.id/prabowo-si…aran-ham-berat
Dengan langkah-langkah nyata yang disiapkan oleh Prabowo, baik dalam membela petani maupun dalam menangani kasus pelanggaran HAM, harapan untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan semakin nyata.