Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen nyata dalam membangun kebijakan sosial ekonomi yang lebih terukur dengan mewujudkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Terobosan ini berhasil diwujudkan hanya dalam waktu 100 hari sejak dilantik.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa DTSEN menjadi fondasi utama untuk kebijakan sosial ekonomi yang lebih akurat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Impian lama Indonesia punya DTSEN terwujud dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo yang masih seumur jagung ini,” ujar Muhaimin melalui akun X pada 18 Februari 2025.
DTSEN dirancang dengan tiga tujuan utama, yakni: memastikan program pembangunan berjalan terpadu dan terukur, menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara tepat sasaran, serta mengentaskan kemiskinan.
Dengan data yang lebih akurat, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan tingkat kemiskinan di bawah lima persen pada 2029.
Penyatuan data ini juga mengatasi ego sektoral dan tumpang tindih informasi yang selama ini menjadi kendala dalam penyaluran bantuan sosial.
Sebagai informasi, DTSEN memadukan tiga basis data utama yang sebelumnya terpisah, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, Data Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK, serta Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Bappenas.
Melalui integrasi ini, Indonesia kini memiliki sistem data tunggal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mencakup 15 kementerian dan lembaga.
Sumber : https://rmol.id/politik/read/2025/02…wujudkan-dtsen
Penggunaan DTSEN difinalisasi dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang memastikan proses penarikan data dilakukan melalui satu pintu, yakni Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan mekanisme pembaruan data setiap tiga bulan, pemerintah dapat terus memastikan bahwa kebijakan sosial dan bantuan yang diberikan tetap relevan dengan kondisi masyarakat.
“Alhamdulillah, pekerjaan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional telah selesai,” ujar Muhaimin.
“Semoga dengan data tunggal ini, maka semua sasaran nasional, bantuan sosial, bantuan perlindungan sosial, dan sasaran-sasaran pembangunan lainnya menjadi tepat, efektif, dan akurat,” lanjutnya.
Sumber : https://nasional.kompas.com/read/202…oogle_vignette
Sebelum adanya DTSEN, penyaluran bansos kerap menemui kendala akibat data yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, serta masyarakat yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa masalah ini harus segera diatasi agar bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dengan DTSEN, sistem ini kini menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan kebijakan sosial lebih efektif.
Data individu yang telah dipadukan memungkinkan pemeringkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sedangkan data keluarga menjadi acuan utama dalam menentukan penerima manfaat bansos.
Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem sebesar 0,48 persen per tahun dan kemiskinan relatif sebesar 0,71 persen per tahun.
Sumber : https://www.tvonenews.com/ekonomi/30…elektif?page=2
Keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan DTSEN membuktikan bahwa kebijakan berbasis data yang terintegrasi dapat menjadi solusi dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik.
Dengan langkah ini, Indonesia semakin dekat untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif.