Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program ambisius pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia.
Namun, program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga mencakup renovasi rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Program renovasi ini merupakan kelanjutan dari skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah ada sebelumnya.
Komitmen pemerintah untuk mewujudkan program ini semakin nyata setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengadakan rapat tertutup bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada Rabu malam, 19 Februari 2025.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas dukungan kebijakan fiskal dan moneter untuk memastikan keberlanjutan program ini, termasuk melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia guna mendukung pembiayaan pembangunan dan renovasi rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa dukungan luar biasa diberikan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
Bahkan, tim teknis langsung bergerak malam itu juga untuk merancang detail kebijakan.
“Besok kami akan bertemu lagi jam 4 sore untuk bisa membuat lebih detail,” ungkap Maruarar.
Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/2…-renovasi-juga
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan sinkronisasi kebijakan guna mendukung target pembangunan dan renovasi rumah.
Dengan optimisme tinggi, ia menyatakan bahwa program ini dapat ditingkatkan skalanya sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, seluruh instrumen yang tersedia dalam APBN akan dimanfaatkan semaksimal mungkin, termasuk bantuan uang muka dan subsidi selisih bunga.
“Kita optimis ini akan bisa di scale up atau ditingkatkan yang kemudian bisa mendukung target dari sisi volume yang lebih tinggi karena tadi 3 juta rumah yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka ini semuanya yang ada di dalam APBN kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai skala untuk meningkatkannya ini yang sedang kita bahas bersama Bank Indonesia,” jelas Sri Mulyani.
Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/2…an-apbn-segini
Sebagai informasi, dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun 2025 mencapai Rp 40,27 triliun, yang terdiri dari alokasi Rp 5,27 triliun untuk Kementerian PKP dan Rp 35 triliun untuk pembiayaan perumahan.
Dana ini mencakup berbagai skema bantuan seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi bantuan uang muka (SBUM), subsidi selisih bunga (SSB), serta dana Tapera.
Selain dukungan fiskal dari APBN, sinergi dengan sektor perbankan juga menjadi kunci dalam implementasi program ini.
Bank Indonesia memberikan relaksasi GWM untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dan renovasi rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah cepat Bank Indonesia dalam mendukung program ini, termasuk dengan melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta bank swasta.
Sumber : https://www.idntimes.com/business/ec…rumah?page=all
Dengan koordinasi erat antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, dan sektor perbankan, program pembangunan dan renovasi rumah diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Keberhasilan program ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan perumahan di Indonesia.