Menurut informasi yang dilaporkan oleh Reuters, beberapa kedutaan telah menerima instruksi untuk mempertimbangkan pengurangan tenaga kerja sebesar 10%. Pengurangan ini akan mencakup tidak hanya pegawai Amerika tetapi juga pegawai lokal yang bekerja di kedutaan-kedutaan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah AS sedang berupaya memperketat anggaran dan mendekatkan jumlah tenaga kerja dengan kebutuhan operasional saat ini.
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan ini, kedutaan-kedutaan diminta untuk segera mengirimkan daftar tenaga kerja mereka kepada Departemen Luar Negeri AS dalam waktu dekat. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan pengurangan jumlah pegawai di kedutaan, tetapi juga berdampak pada Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja, yang merupakan salah satu unit strategis di dalam Departemen Luar Negeri.
Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 60 kontraktor telah diberhentikan dalam beberapa pekan terakhir, dan ada potensi untuk pengurangan lebih lanjut di biro-biro lain. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam upaya mengoptimalkan beban kerja serta efisiensi di dalam struktur pemerintah, di mana banyak pihak yang menganggap adanya kelebihan pegawai di berbagai tingkatan.
Perintah untuk pengurangan staf ini merupakan bagian dari reformasi yang lebih besar yang dipimpin oleh Presiden Trump melalui perintah eksekutif. Reformasi ini bertujuan untuk merombak struktur Kementerian Luar Negeri secara menyeluruh, yang telah dianggap oleh banyak pengamat sebagai langkah strategis dalam memfokuskan kembali tujuan dan fungsi diplomatik AS.
Menteri Luar Negeri yang ditunjuk, Marco Rubio, telah diberi tugas untuk memimpin reformasi ini, dengan harapan bahwa langkah-langkah yang diambil akan menghasilkan struktur yang lebih ramping dan responsif terhadap dinamika politik global. Dengan beberapa pegawai pemerintah sebelumnya juga mengalami pemecatan dalam jumlah yang mencolok – sekitar 9.500 pegawai – terlihat jelas bahwa pemerintahan saat ini sangat berkomitmen untuk mengurangi birokrasi. Pengurangan jenis ini dianggap mampu meningkatkan efisiensi serta membuat anggaran pemerintah lebih selaras dengan kebutuhan dan realitas saat ini.
sumber berita dan gambar Reuters dan TribunNews