Penulis: admin

Muhammad Sukardi – Minggu, 25 Mei 2025 | 08:22 WIB

Pangeran Muhammed bin Salman. (Foto: X)

JAKARTA, iNewsSemarang.id– Kebijakan mengejutkan datang dari negara Islam Arab Saudi. Pasalnya, negara yang menganut hukum islam itu akan mulai mengizinkan penjualan dan konsumsi alkohol terbatas mulai tahun 2026.

Pemerintah Arab Saudi akan mengatur perizinan hingga regulasi yang ketat mengenai kebijakan baru ini. Sebab, Arab saudi sebelumnya melarang warga negara dan orang asing mengonsumsi minuman beralkohol sejak 1952. 

Kebijakan ini menyusul persiapan Arab Saudi menjadi tuan rumah acara internasional besar, termasuk Expo 2030 dan Piala Dunia FIFA 2034. 

Lebih lanjut, menurut saudimoments, kerangka kerja baru yang memperbolehkan alkohol akan berlaku untuk sekitar 600 lokasi di seluruh negeri, termasuk hotel bintang lima, resort mewah, zona diplomatik, dan pengembangan pariwisata seperti Neom, Pulau Sindalah, dan Proyek Laut Merah. 

Itu artinya, akses minuman beralkohol berfokus pada wilayah pariwisata. Kebijakan ini sekali lagi, akan tetap dibatasi. 

“Alkohol tidak akan tersedia di rumah, tempat umum, gerai ritel, atau untuk produksi pribadi, karena kebijakan tersebut terbatas pada area terutama melayani pengunjung internasional dan ekspatriat,” ungkap laporan Turkiye Today, dikutip Minggu (25/5/2025).

Dilanjutkan, “Penjualan hanya akan dilakukan di tempat yang sah, dengan personel layanan berlisensi dan prosedur operasional yang ditetapkan.” 

Para pejabat menekankan bahwa peraturan ini dirancang untuk memastikan penanganan yang bertanggung jawab dan menjaga ketertiban umum sesuai dengan norma setempat. 

Pelanggar Aturan Bakal Disanksi Tegas

Sistem perizinan ini merupakan bagian dari Visi 2030, inisiatif nasional Arab Saudi untuk mendiversifikasi ekonominya dan memperluas sektor-sektor seperti pariwisata, hiburan, dan perhotelan. 

Para pejabat berharap kebijakan ini akan mendukung penciptaan lapangan kerja dan menarik investasi internasional, khususnya di industri perhotelan dan acara. 

Beberapa jaringan hotel global saat ini tengah menyesuaikan rencana operasional mereka untuk mengantisipasi regulasi baru. Namun, regulasi dan pengawasan akan tetap menjadi fokus utama, sedangkan penyalahgunaan atau ketidakpatuhan akan dikenakan sanksi. 

Menurut pejabat pemerintah, tujuannya adalah untuk mengelola perubahan dengan cara yang mendukung tujuan ekonomi sekaligus menjaga identitas negara.

Editor : Arni Sulistiyowati

sumber

Belasan negara Eropa hingga Timur Tengah mengecam tindakan militer Israel yang menembaki rombongan delegasi diplomat di dekat kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat pada Rabu (21/5) waktu setempat.

Dilansir dari CNN, militer Israel disebut melepaskan tujuh kali tembakan peringatan ke arah delegasi besar diplomat Eropa dan Arab, yang sedang melakukan kunjungan resmi di dekat Jenin.

Delegasi yang terdiri dari lebih dari 20 negara termasuk Uni Eropa, Inggris, Prancis, Kanada, hingga China, sedang dalam misi resmi untuk melihat situasi kemanusiaan di sekitar kamp pengungsi.

Rekaman video dari insiden tersebut memperlihatkan tentara Israel melepaskan tembakan ke arah delegasi, saat mereka menjauh dari gerbang yang menghalangi jalan.

Setidaknya tujuh kali tembakan terdengar dalam rekaman video tersebut. Salah satu delegasi memperingatkan rombongan tersebut, “dekati tembok, dekati tembok,” seraya mereka berjalan menjauh dari lokasi kejadian.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengakui kunjungan delegasi diplomatik ke kamp tersebut telah dikoordinasikan sebelumnya. Namun Israel menuduh rombongan itu menyimpang dari rute yang disetujui.

“Delegasi tersebut menyimpang dari rute yang disetujui sebelumnya dan memasuki wilayah yang tidak diizinkan bagi mereka,” kata pihak IDF.

“Tentara IDF yang beroperasi di daerah tersebut melepaskan tembakan peringatan untuk menjauhkan mereka,” lanjut pernyataan IDF.

Menanggapi insiden itu, Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut pemerintah pendudukan Israel bertanggung jawab penuh dan langsung atas serangan kriminal tersebut, dan menegaskan bahwa tindakan seperti itu tidak akan terjadi tanpa akuntabilitas.

Otoritas Palestina juga memastikan kunjungan delegasi itu telah diumumkan 10 hari sebelumnya. Saat insiden terjadi, rombongan itu telah berada di gerbang selama lebih dari 15 menit, sebelum tentara Israel mulai menembaki.

Direktur Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB di Tepi Barat, Roland Friedrich, membantah versi kejadian dari militer Israel. Menurutnya penjelasan militer Israel tidak sepenuhnya menggambarkan keparahan kejadian tersebut.

“Insiden ini merupakan pengingat nyata atas penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh Israel di Tepi Barat, yang sering kali berakibat fatal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius atas cara keterlibatan diterapkan terhadap warga sipil tak bersenjata,” ujar Friedrich.

Imbas kejadian ini, negara-negara Eropa telah melayangkan protes dengan memanggil duta besar Israel di negara masing-masing. Sejumlah pejabat Eropa dan negara lain juga mengutuk penembakan tersebut termasuk perwakilan dari Irlandia, Belgia, Slovenia, Portugal, Jerman, Belanda, Norwegia, Denmark, dan Inggris.

Kementerian Luar Negeri dari Yordania, Mesir, Turki, dan Qatar juga mengutuk keras insiden tersebut.

Sumber: Detik

Backingannya kuat ini