Jakarta –
Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam memperkenalkan proposal yang mengizinkan investor dan bisnis asing mendapat hak properti yang lebih luas di pusat-pusat keuangan negara itu. Kebijakan ini memperluas hak penggunaan lahan serta membolehkan warga asing membeli dan menjual properti.
Dilansir dari Vietnamnet, Minggu (23/2/2025), langkah ini bermaksud sebagai upaya menarik investor global. Meski demikian, kelonggaran tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang potensi spekulasi dan kenaikan harga properti.
Berdasarkan draft terbaru Resolusi tentang Pembentukan dan Pengoperasian Pusat Keuangan di Vietnam, Kementerian Perencanaan dan Investasi memperpanjang masa sewa lahan di wilayah pusat keuangan hingga 70 tahun. Sementara ketentuan yang diterapkan saat ini sampai 50 tahun.
Selain itu, proposal tersebut memperkenankan perusahaan dengan penanaman modal asing dapat membeli kredit hak guna tanah dan aset yang melekat pada bank-bank Vietnam tanpa batasan terkait pembayaran sewa tanah.
Perusahaan asing dapat menggunakan hak guna lahan sebagai agunan di lembaga keuangan luar negeri, dengan sengketa hukum yang harus diselesaikan berdasarkan hukum Vietnam. Jika aset yang dijaminkan dilikuidasi, pembeli harus memenuhi persyaratan hukum Vietnam untuk transaksi tanah.
Adapun izin pekerja dan investor untuk membeli, menyewa, menerima, dan mewariskan properti di pusat keuangan terbatas pada proyek perumahan tertentu.
Hak dan kewajiban kepemilikan sesuai dengan hukum Vietnam untuk tanah sewaan dan investasi. Hal ini akan menjadi perubahan dalam regulasi realestat serta membuka peluang besar bagi investor asing.
Kementerian Perencanaan dan Investasi menekankan banyak pusat keuangan global seperti Dubai, Singapura, dan Abu Dhabi berhasil menerapkan kebijakan serupa untuk menarik investor asing.
Meski ada pihak yang meragukan, kementerian ini meyakini kebijakan terpadu di seluruh pusat keuangan akan menciptakan lingkungan investasi yang lebih kohesif. Resolusi tersebut masih dalam peninjauan dan akan mengalami penyesuaian lanjutan sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah.
Vietnam dinilai perlu perlu mengadopsi peraturan realestat progresif yang selaras dengan pusat keuangan internasional agar tetap kompetitif.
Di sisi lain, proposal tersebut mengundang kekhawatiran dari Kementerian Industri dan Perdagangan. Izin warga asing untuk beli properti tanpa tinggal di Vietnam akan menimbulkan pembelian spekulatif, peningkatan harga, sehingga perumahan menjadi tidak terjangkau bagi pekerja di pusat keuangan.
Sementara Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup juga meminta adanya peninjauan cermat terhadap kebijakan penggunaan lahan yang diusulkan. Peninjauan untuk memastikan kebijakan tersebut tetap konsisten dengan peraturan yang berlaku.
Di samping itu, Bank Negara Vietnam telah menyerukan agar warga Vietnam berhati-hati terhadap perusahaan asing yang menggunakan tanah sebagai agunan pinjaman di bank internasional. Ia beralasan potensi risiko keamanan finansial.
Lalu, Kementerian Konstruksi mengusulkan klarifikasi lebih lanjut mengenai peran dan perbedaan spesifik antara pusat-pusat keuangan Vietnam, baik regional maupun internasional untuk memastikan pengawasan hukum yang tepat.