Penulis: admin

Jumlah Tentara Israel yang Tewas dalam Perang di Jalur Gaza Ternyata Lebih Banyak daripada Data Resminya Lho Gansist, Apakah Israel Salah Strategi?

Pertempuran yang berlangsung antara militer Israel dan kelompok militan Hamas sejak 7 Oktober 2023 telah meninggalkan banyak ketakutan dan trauma. Kejadian-kejadian mengerikan selama konflik ini membuat banyak orang merasa cemas dan khawatir akan masa depan.

Selain itu, Israel juga harus menghadapi berbagai tantangan dari kelompok-kelompok lain, seperti Hizbullah di Lebanon, milisi Houthi, serta dukungan dari militer Iran dan kelompok perlawanan di Irak. Situasi ini semakin memperumit keadaan dan menambah ketegangan di kawasan tersebut.

Meskipun konflik tampaknya telah mereda, banyak kisah-kisah kelam yang kini mulai terungkap ke publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak pertempuran ini akan terus terasa dan mempengaruhi hubungan antarnegara di masa depan.

‌

Zamir dalam hal ini menyatakan bahwa sejak 7 Oktober, terdapat sekitar 5.942 “keluarga yang berduka” yang telah terdaftar, di mana beberapa di antaranya kehilangan lebih dari satu anggota keluarga akibat konflik di Gaza. Namun dalam rilisan data resmi militer Israel menunjukkan bahwa terdapat hanya 844 perwira dan tentara Israel yang tewas sejak 7 Oktober 2023, ini menunjukkan ketidaksinkronan yang nyata yang terungkap dalam perang skala kecil ini.

Dan menurut Azzam Abu Al-Adas, seorang pakar Israel dari Al Jazeera, menjelaskan bahwa istilah “keluarga yang berduka” tersebut digunakan oleh tentara Israel untuk merujuk pada keluarga anggota militer yang telah dipastikan tewas dalam pertempuran, dan istilah ini tidak mencakup warga sipil yang juga menjadi korban.

Kesalahan besar dalam strategi militer Israel terlihat dalam cara mereka menghadapi milisi Hamas, yang sebenarnya hanya memiliki senjata yang terbatas dan tradisional. Untuk itu, diperlukan strategi perang yang lebih canggih dan relevan, karena tidak mungkin menerapkan taktik yang sudah usang semacam blitzkrieg dari puluhan tahun yang lalu dalam situasi seperti saat sekarang ini.

Sumber Tulisan dan Gambar:

Tempo

Sindonews

Contoh strategi perang zaman perang dunia kedua, bedanya kalau dulu tank Jerman tembus hutan Ardennes bikin tentara Prancis langsung kelimpungan.

Tibi PuiubyTibi Puiu
January 22, 2025 – Updated on January 28, 2025
in News, Space

When humans dream of venturing farther into the cosmos, one question looms: how do we sustain life and the journey toward the stars? Aboard China’s Tiangong space station (the name means Heavenly Palace), scientists are offering a glimpse of the future. In a recent demonstration, Chinese astronauts operated a series of experiments that produced oxygen and rocket fuel in orbit, mimicking the natural process of photosynthesis.
Turning Carbon Into Oxygen and Fuel

The experiments, conducted by the Shenzhou-19 crew, utilized artificial photosynthesis—a technology that mimics how plants convert carbon dioxide and water into oxygen and glucose. In this case, astronauts used a drawer-shaped device equipped with semiconductor catalysts to convert carbon dioxide and water into oxygen and ethylene, a compound that can be processed into rocket propellant. Chinese researchers began exploring extraterrestrial artificial photosynthesis in 2015, according to SCMP.

The system operated under room temperature and normal atmospheric pressure, reducing the energy demands typically associated with high-temperature or high-pressure methods. According to the China Manned Space program, the process also demonstrated precise control over gas and liquid flows in microgravity, a feat required for future space-based chemical manufacturing.

“This technology mimics the natural photosynthesis process of green plants through engineered physical and chemical methods, utilizing carbon dioxide resources in confined spaces or extraterrestrial atmospheres to produce oxygen and carbon-based fuels,” explained a report from Chinese state broadcaster CCTV.

By tweaking the catalyst, researchers can produce other valuable compounds, such as methane or formic acid, which could serve as precursors for fuels or even sugars.

Why It Matters

Space agencies worldwide have long sought ways to sustain astronauts on deep-space missions. Currently, the International Space Station (ISS) relies on electrolysis, which uses electricity from solar panels to split water into hydrogen and oxygen. While effective, the method consumes significant amounts of energy. The ISS uses a third of its energy reserved for environmental control and life support systems to generate oxygen. By comparison, the artificial photosynthesis system tested on Tiangong requires far less energy, making it better suited for long-haul missions.

By integrating a method that works efficiently at room temperature, the Tiangong team has reduced energy requirements while also creating the building blocks for rocket fuel. This dual-purpose innovation addresses two key challenges of space travel: breathable air and propulsion.

With a crewed Moon landing planned before 2030, China is staking its claim as a leader in sustainable space technologies. For now, the stars are a little closer, thanks to a humble device aboard a space station orbiting Earth.

https://www.zmescience.com/science/n…hotosynthesis/

penemuan penting untuk eksplorasi luar angkasa

Jakarta, CNBC Indonesia– Sebanyak ribuan demonstran berkumpul di berbagai kota di AS pada Rabu (5/2/2025) untuk memprotes manuver Presiden Donald Trump. Sejumlah kebijakan Trump yang diprotes yakni tindakan keras pada imigran, pencabutan hak transgender, dan usulan untuk memindahkan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.
Trump telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif dalam beberapa minggu pertama masa jabatan barunya mengenai segala hal mulai dari perdagangan dan imigrasi hingga perubahan iklim. Ketika Partai Demokrat mulai menyuarakan penolakan mereka terhadap agenda Trump, protes pun semakin banyak.
Para demonstran di Philadelphia dan di ibu kota di California, Minnesota, Michigan, Texas, Wisconsin, Indiana, dan sekitarnya melambaikan spanduk yang mengecam Presiden Donald Trump dan buku pedoman sayap kanannya, Proyek 2025. Tak luput dari sasaran demonstrasi yakni Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah, Elon Musk. 

“Saya terkejut dengan perubahan demokrasi dalam dua minggu terakhir, khususnya, tetapi itu sudah dimulai sejak lama,” kata Margaret Wilmeth dalam sebuah protes di luar Balai Kota di Columbus, Ohio, dilansir The Associated Press.
“Jadi saya hanya mencoba untuk menunjukkan kehadiran dalam perlawanan.”
Protes tersebut merupakan hasil dari gerakan yang diorganisir secara daring dengan tagar #buildtheresistance dan #50501, yang merupakan singkatan dari 50 protes, 50 negara bagian, dalam satu hari. Situs web dan akun di seluruh media sosial menyerukan aksi, dengan pesan-pesan seperti ‘tolak fasisme’ dan ‘pertahankan demokrasi kita’.
Seorang demonstran bernama Catie Miglietti, dari daerah Ann Arbor, mengatakan akses Musk ke data Departemen Keuangan sangat memprihatinkan. Ia juga melukis sebuah tanda yang menggambarkan Musk sedang mengendalikan Trump dari lengannya. 

“Jika kita tidak menghentikannya dan membuat Kongres melakukan sesuatu, itu adalah serangan terhadap demokrasi,” kata Miglietti.
Demonstrasi di beberapa kota menumpuk kritik terhadap Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Ini disebabkan akses Musk terhadap para warga yang terdaftar dalam informasi jaminan sosial.
“DOGE (Departemen Efisiensi Pemerintah) tidak sah,” tulis salah satu poster di tangga gedung DPR negara bagian di Jefferson City, Missouri, tempat puluhan pengunjuk rasa berkumpul. “Mengapa Elon memiliki info Jaminan Sosialmu???”

[table][tr][td]Di Alabama, ratusan orang berkumpul di luar Statehouse untuk memprotes tindakan yang menargetkan orang-orang LGBTQ+. Para demonstran mempertanyakan hak Trump untuk menetapkan jenis kelamin seseorang.

“Presiden merasa dia punya banyak kekuasaan. Ia tidak punya kekuasaan untuk menentukan jenis kelamin Anda. Ia tidak punya kekuasaan untuk mendefinisikan identitas Anda,” kata seorang pendeta Unitarian Universalist, Pendeta Julie Conrady.

demo[/td]
[/tr]
[/table]

president musk

Presiden AS Donald Trump pada Rabu (5/2) menandatangani sebuah perintah eksekutif yang melarang perempuan transgender berkompetisi dalam cabang olahraga puteri.

“Dengan perintah eksekutif ini, perang di cabang olahraga puteri telah berakhir,” kata dia.

Trump menekan perintah berjudul “Keeping Men Out of Women’s Sports” dalam sebuah upacara di Ruang Oval Gedung Putih dan menyebut tindakannya itu “bersejarah”.

“Di bawah pemerintahan Trump, kami akan membela tradisi membanggakan atlet-atlet puteri dan kami tidak akan membiarkan pria mengalahkan, melukai, serta menipu wanita dan anak perempuan kami. Mulai sekarang, olahraga puteri hanya untuk perempuan,” tambahnya.

Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan perintah itu dikeluarkan untuk membela keselamatan para atlet, melindungi integritas persaingan, dan menegakkan janji Title IX —undang-undang AS yang melarang diskriminasi gender dalam pendidikan, termasuk dalam olahraga.

Sumber: Antara

Akhirnya bisa liat yg bening-bening makasih Trump

Top US diplomat echoes Donald Trump and Elon Musk in condemning promotion of ‘solidarity’ and ‘sustainability’

Monica Mark in Johannesburg
25 minutes ago

US secretary of state Marco Rubio has said he will snub the G20 meeting of the world’s biggest economies in Johannesburg this month over South Africa’s attempts to promote “equality, solidarity and sustainability”.
Rubio, the US’s highest-ranking diplomatic, echoed the anger of US President Donald Trump and his South African-born adviser Elon Musk over land ownership laws that replace those dating from the apartheid era.
“I will NOT attend the G20 summit in Johannesburg,” Rubio said on X: “South Africa is doing very bad things. Expropriating private property. Using G20 to promote ‘solidarity, equality, & sustainability.’ In other words: DEI and climate change.
“My job is to advance America’s national interests, not waste taxpayer money or coddle anti-Americanism.”
South Africa is the first country from the continent to hold the G20’s rotating leadership, and has made climate justice for countries of the global south one of its priorities. The US will take over the leadership next year — a handover that is now likely to be strained.
It is unusual for a country to miss attending G20 meetings, and the US’s absence comes at a time when China is seeking to further strengthen its ties to Africa. Rubio, a hawk on China, has also criticised South Africa for its recent pressure on Taiwan in accordance with Beijing’s wishes.
South African officials appeared to be baffled by Rubio’s boycott of the meeting. “This is not a South African event. It’s a global event,” said Songezo Zibi, an opposition MP. “The Trump administration is fundamentally hell-bent on isolating the United States, weakening its role in international institutions and destroying its soft power.”
Foreign minister Ronald Lamola said South Africa’s G20 presidency was “not confined to just climate change but also equitable treatment for nations of the global south, ensuring an equal global system for all”.
Wu Peng, China’s ambassador to South Africa, met Lamola on Thursday and said pointedly on X that he had “expressed China’s readiness to support South Africa’s G20 Presidency”.
Ziyanda Stuurman, an independent Cape Town-based analyst, said that the troika of previous, present and future hosts often had to work through their different priorities but Rubio’s withdrawal was “a pretty intense escalation even with there being a general understanding that the US-South Africa relationship is tense”.
She added that it seemed the US was “retreating from the world stage. And nature abhors a vacuum — there will be either a country or a group of countries that step forward, whether it’s on the trade front or the diplomacy front.”
On Monday, Trump accused South African authorities of treating “certain classes of people VERY BADLY” after President Cyril Ramaphosa signed an expropriation bill that allows land to be seized without compensation in circumstances where the government believes it is “just and equitable and in the public interest”.
The legislation replaces laws dating from the apartheid era, during which thousands of non-white families were forcibly removed from their land for the benefit of a white minority. About a quarter of farmland today is owned by black South Africans, who represent 80 per cent of the population.
“I will be cutting off all future funding to South Africa until a full investigation of this situation has been completed!” Trump said on X.

Musk, a close Trump ally and head of the “Department of Government Efficiency” responded to Ramaphosa’s statement by alleging that the country had “openly racist ownership laws”.
It is not clear whether the US will now pull out of the G20, whose meetings over the year culminate in a summit in November.
A South African official said no US officials had been in contact regarding the US’s attendance.
“The US secretary of state has not yet spoken either to the South African president or the minister of foreign affairs,” the official said. “He possibly does not have any meaningful level of understanding of what he is talking about . . . [if] he is pulling away from a major international event without consulting other members of the G20.”

https://www.ft.com/content/fad1d92b-…9-91f4687bf548

Siapa kalian, mau coba coba musyawarah dengan big boss Amerika

Raksasa teknologi tersebut telah menulis ulang prinsip-prinsip yang memandu pengembangan dan penggunaan AI – yang dipublikasikan secara daring – tetapi bagian yang berjanji untuk tidak mengembangkan teknologi “yang menyebabkan atau cenderung menyebabkan bahaya” kini telah dihapus.

Sebaliknya, prinsip-prinsip yang baru disederhanakan tersebut kini menampilkan bagian tentang “pengembangan dan penerapan yang bertanggung jawab” yang menyatakan bahwa raksasa teknologi tersebut akan menerapkan “pengawasan manusia yang tepat, uji tuntas, dan mekanisme umpan balik untuk menyelaraskan dengan tujuan pengguna, tanggung jawab sosial, dan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia yang diterima secara luas.”

Berikut adalah prinsip-prinsip AI Google, yang diarsipkan di Wayback Machine Internet Archive pada tanggal 30 Januari 2025. Di bawah “Aplikasi yang tidak akan kami kejar,” mereka menetapkan hal berikut:

“Senjata atau teknologi lain yang tujuan atau penerapan utamanya adalah untuk menyebabkan atau secara langsung memfasilitasi cedera pada orang.”
“Teknologi yang mengumpulkan atau menggunakan informasi untuk pengawasan yang melanggar norma-norma yang diterima secara internasional.”

Vice
IrishExaminer