Kubet – Top Online Gaming and Sports Bet Indonesia 2025

SUMBER

Letjen Kunto Arief Wibowo hanya empat bulan setelah ia dipercaya mengemban jabatan strategis sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), salah satu posisi terdepan dalam struktur operasional gabungan TNI.

Langkah ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025. Rotasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan organisasi TNI untuk merespons dinamika strategis serta kebutuhan pembinaan karier perwira tinggi.

Profil Letjen Kunto Arief Wibowo: Perwira Tangguh Lulusan Akmil 1992

Jabatan Strategis Letjen Kunto Arief Wibowo di Struktur TNI
Kunto Arief Wibowo, Putra Jenderal Try Sutrisno
Mutasi Jabatan dan Strategi Penataan SDM TNI

Letjen Kunto Arief Wibowo lahir di Malang pada 15 Maret 1971. Ia menempuh pendidikan militer di Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada tahun 1992 dari kecabangan infanteri. Sejak awal karier, Kunto dikenal memiliki rekam jejak militer yang konsisten dan solid di berbagai lini.

Baca Juga :  Retret di Magelang: Kepala Daerah Sepekan, Wakil Hanya Sehari

Ia memulai dinasnya sebagai Komandan Peleton di Batalyon Linud 502/Ujwala Yudha, lalu melanjutkan sebagai Komandan Batalyon 500/Raider dan memegang sejumlah posisi penting di jajaran infanteri.

Jabatan Strategis Letjen Kunto Arief Wibowo di Struktur TNI

Di level kolonel hingga jenderal, karier Kunto terus menanjak. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Korem 044/Garuda Dempo, Komandan Pusat Latihan Tempur Kodiklat TNI AD, dan Kepala Staf Kodam III/Siliwangi.

Sebagai Mayor Jenderal, ia menjabat Pangdivif 3/Kostrad. Kemudian, saat berpangkat Letnan Jenderal, ia diangkat sebagai Pangdam III/Siliwangi dan Komandan Garnisun Tetap II/Bandung. Menjelang akhir 2024, ia dipercaya sebagai Pangkogabwilhan I sebelum dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD.

Baca Juga :  18 Daerah Kekurangan Anggaran untuk PSU Pilkada 2024

Kunto Arief Wibowo, Putra Jenderal Try Sutrisno

Letjen Kunto Arief Wibowo merupakan putra dari Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno, mantan Panglima ABRI dan Wakil Presiden ke-6 RI. Latar belakang ini menjadi sorotan publik, namun TNI menegaskan bahwa seluruh kebijakan mutasi tidak berkaitan dengan latar belakang pribadi, melainkan berdasarkan kebutuhan organisasi.
Mutasi Jabatan dan Strategi Penataan SDM TNI

Penempatan Letjen Kunto Arief Wibowo sebagai Staf Khusus KSAD merupakan bagian dari rotasi jabatan yang menyasar penyegaran di lingkungan perwira tinggi. Menurut Kapuspen TNI, rotasi ini rutin dilakukan untuk memastikan efektivitas kerja, regenerasi, dan pemerataan pengalaman strategis di antara jajaran perwira tinggi.

“Biar nggak ketinggalan info penting dan update berita terbaru, langsung aja ikuti Gencilnews lewat WhatsApp Channel. Praktis, cepat, dan pastinya terpercaya!”
SUMBER BACAAN

Setiap pagi, kita membuka ponsel. Bukan lagi untuk melihat kabar dari keluarga atau teman, tapi untuk mengecek apa lagi yang viral hari ini?Kadang lucu, kadang bikin emosi

Namun, apakah kalian merasakan bahwa belakangan ini, lebih banyak berita buruk ketimbang berita baik, apakah itu hanya kebetulan, karena memang situasi di negara ini tidak baik, atau memang sengaja di buat seperti itu, agar berita yang lebih besar dan lebih merugikan bagi mereka ( pemerintah ) tidak naik.

bukan hanya pada berita, namun media tv pun saat ini menurut saya tidak memberikan konten yang sekiranya edukatif, justru sebaliknya, yang mereka bawakan adalah hal – hal receh dan cenderung tidak bermanfaat.

Berikut ini adalah alasan, mengapa artikel ini dibuat, namun ingat, jangan pernah menjadikan ini sebagai pedoman, jadikan saja sebagai referensi, karena ini hanya teori.

Di saat bersamaan, berita-berita penting malah tenggelam. Isu harga beras naik, konflik agraria, korupsi, hingga kebijakan pemerintah yang bermasalah—seringkali hanya muncul sesaat, lalu tenggelam di lautan berita viral yang absurd.

Ini bukan kebetulan.

Banyak analis media menyebutkan bahwa pola ini sudah lama jadi taktik: mengalihkan perhatian publik dengan hiburan atau kontroversi sepele. Saat publik sibuk membahas siapa yang selingkuh, siapa yang live TikTok sambil nangis, atau siapa yang adu jotos di podcast, isu serius berjalan di belakang layar.

Contohnya bisa dilihat saat RUU kontroversial disahkan secara diam-diam, biasanya terjadi saat media sedang ramai bahas hal lain. 

Ingat RUU Cipta Kerja? Banyak orang baru sadar setelah lewat, karena saat itu publik sedang fokus pada hebohnya kasus selebritas.

BAB 2
SKENARIO

Ada juga rumor yang cukup mengkhawatirkan: sebagian berita viral sengaja diciptakan. Bukan hanya diliput, tapi benar-benar dirancang agar viral. Aktornya bisa siapa saja: selebgram, tokoh media, atau bahkan buzzer bayaran.

Contoh nyata adalah, kasus MBG yang di nilai kurang relevan dan dibahas oleh para selebgram hingga viral walaupun yah pada akhirnya dia kena hujat, atau kasus receh seperti ijazah palsu, tentu cara tersebut bisa jadi alat pengalih isu.

Sudah ada kasus di mana tokoh tertentu diduga membuat drama di media sosial untuk menutupi kasus hukum atau isu internal. 

Mereka lebih memilih drama settinganyang membuat masyarakat terfokus ke sana. 

Karena pada akhirnya, masyarakat lebih suka cerita, bukan data.

Di Indonesia, fenomena buzzer politik sudah bukan rahasia lagi. Mereka adalah akun media sosial yang dibayar untuk membentuk opini publik. 

Kadang tugasnya memuji, kadang menyerang, dan kadang… mengalihkan.

Buzzer bisa membuat topik tertentu jadi tren, hanya dengan mendorong ribuan akun untuk bahas hal itu secara bersamaan.

 Bahkan, bisa membuat peristiwa remeh jadi seolah-olah sangat penting. 

Beberapa analis independen menemukan pola bahwa isu-isu berat seperti kasus korupsi pejabat, pelanggaran HAM, atau laporan investigatif, selalu diikuti oleh ledakan topik tidak relevan beberapa jam kemudian.

Apakah ini disengaja? Belum tentu. Tapi pola ini terlalu sering muncul untuk disebut kebetulan.

BAB 3
Sisi lain

Namun, ada sisi lain dari topik ini: 

Diri kita sendiri.

Kita hidup di negara dengan beban ekonomi tinggi, tekanan sosial, dan ketidakpastian politik.

Kadang, berita serius terasa terlalu berat. Maka, berita ringan, aneh, komedi jadi semacam pelarian.

Alih-alih membaca tentang rencana kenaikan tarif listrik, kita memilih menonton video emak-emak nari di TikTok. Bukan karena bodoh, tapi karena lelah. 

Ini juga jadi alasan kenapa banyak media mengejar sisi hiburan—karena itu yang sering diklik.

BAB 4
KETIDAKTAHUAN KOLEKTIF

Sayangnya, jika terus dibiarkan, kebiasaan ini bisa berbahaya. Masyarakat yang terlalu lama disuguhi berita remeh bisa kehilangan kepekaan terhadap isu besar. Ketika ada kebijakan merugikan, banyak yang tidak sadar.

Ketika ada pelanggaran hukum, publik tidak peduli. Karena yang dianggap penting hanyalah “siapa trending hari ini?”

Di sinilah kekuatan media diuji. Jika semua berita hanya mengejar viral, maka jurnalisme sebagai pilar demokrasi bisa runtuh. 

Dan jika masyarakat terus teralihkan, maka kekuasaan bisa bergerak tanpa pengawasan.

BAB 5
JALAN TENGAH

Lalu apa yang bisa dilakukan?
Kita tidak perlu membenci semua berita viral. Kadang mereka memang menghibur, bahkan punya nilai positif. Tapi kita juga harus melatih diri untuk tidak mudah teralihkan. 

Kita juga bisa mulai memilih sumber berita yang kredibel. Banyak media alternatif yang tetap kritis dan informatif tanpa harus clickbait.

Bahkan sekarang, banyak jurnalis independen yang bekerja lewat kanal YouTube atau Substack, membawa isu penting dengan gaya yang tetap menarik.

Media harus dikritik, tapi kita juga harus mengkritisi kebiasaan kita sendiri sebagai pembaca.

PEMANIS

Indonesia bukan satu-satunya negara dengan kondisi ini, setiap negara pasti punya sisi gelap masing – masing. 

Tapi di negara dengan sistem demokrasi yang masih rapuh, aliran informasi punya peran sangat vital.

Ketika berita aneh jadi norma, dan isu penting tenggelam, kita sedang menghadapi bahaya yang pelan tapi nyata: ketidaktahuan massal yang disengaja.

Maka lain kali kamu melihat berita yang terlalu aneh untuk jadi kenyataan, jangan langsung tertawa. 

Mungkin saja itu adalah tirai asap. 

Dan di balik tirai itu, ada sesuatu yang tidak ingin kamu lihat.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta– Pengacara Razman Arif Nasution mencurigai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mau mencalonkan diri jadi presiden.

“Saya takut nanti Kang Dedi Mulyadi ini terlalu maju, jangan-jangan mau jadi calon presiden ini, karena saya lihat masuk gorong-gorong, masuk sungai, saya takut hanyut gitu,” ujar Razman Nasution, dilansir dari tayangan Garuda TV, Senin, (28/4/2025).

Razman Nasution menilai, Dedi Mulyadi sengaja mencari simpati masyarakat. Ia juga membandingkan sikap Dedi Mulyadi saat masih menjadi bupati.

Razman Arif Nasution, juru bicara ormas GRIB Jaya kembali mengungkit kinerja Dedi Mulyadi saat masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

Menurut Razman Nasution, kinerja Dedi Mulyadi saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta dinilai biasa-biasa saja.

Namun semenjak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dinilai terlalu berlebihan dalam menangani berbagai permasalahan. 

Diketahui sebelumnya, Dedi Mulyadi melontarkan pernyataan dan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme di wilayah Jawa Barat.

Hal tersebut menimbulkan keresahan bagi Ormas GRIB Jaya Jabar yang merasa tersinggung dengan ucapan Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa ormas hingga LSM kerap melakukan intimidasi terhadap masyarakat.

“Ini kan masyarakat-masyarakat yang tidak mendapat pekerjaan ini banyak, GRIB Jaya mengambil peran ini untuk membina mereka. Kang Dedi kan baru mau mulai dengan menyebut-nyebut wajib militer, dulu visibilitas tadi,” ujar Razman. 

Razman Nasution lantas menduga bahwa Dedi Mulyadi mengambil simpati dari masyarakat untuk maju sebagai Presiden.

“Waktu Bupati Purwakarta gak jago-jago amat, biasa-biasa aja dia jangan terlalu lebay lah, emang dia jadi kader Gerindra kapan sih? baru aja, udah jangan begitu lah,” seloroh Razman Nasution.

Razman menyebut jika Dedi bekerja di luar dari tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pamong praja oleh GRIB Jaya.

Dedi, semestinya tidak turut mencampuri ranah kepolisian dalam kasus penganiayaan dan pembakaran mobil polisi di Harjamukti, Depok, Jawa Barat ungkap Razman. 

“Anda selaku gubernur diberi kewenangan untuk menata, mengelola pemerintahan di bidang eksekutif, anda tidak boleh masuk ke ranah saat ini, apalagi yudikatif,” kata Razman.

GRIB Jaya menghormati proses hukum dan menegaskan tidak akan mengintervensi kasus yang melibatkan anggotanya tersebut ungkap Razman.

Dengan syarat, kasus tersebut ditangani secara transparan dan sesuai hukum yang berlaku.

“Kami tidak akan melindungi anggota kami yang melakukan tindakan kriminal sekecil apapun,” ujarnya. 

Razman meminta agar perkembangan kasus tersebut dipublikasikan melalui bagian humas dari kepolisian bukan Dedi Mulyadi.

“Jangan Dedi Mulyadi bicara, anda marah apa, anda siapa? Apa pernah Ormas GRIB menyakiti anda? Apa ada ormas-ormas lain yg membenci anda?

“Sejak kasus Vina dan Eky saya salah satu tim hukum dari dua orang yang terkait dengan kasus Vina-Eky, anda selalu cuap-cuap,” jelasnya.

Ia juga mempertanyakan profesi yang dijalani Dedi Mulyadi saat ini. 

“Sebagai seorang gubernur, saya belum pernah lihat anda (Dedi) berpakaian resmi sebagai seorang gubernur, yang saya lihat turun temurun di sini selalu ada mic (tunjuk ke baju). Ini YouTuber atau gubernur?” tanya Razman.

Di sisi lain, Organisasi massa (Ormas) GRIB Jaya tegas mendukung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam memberantas premanisme lewat pembentukan Satgas Antipremanisme.

Tak hanya GRIB Jaya, dukungan pula didapatkan Dedi Mulyadi dari Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan keamanan. 

DPP GRIB Jaya, Zulfikar, menegaskan bahwa Dedi Mulyadi adalah bagian dari keluarga besar GRIB dan mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. 

“Kang Dedi adalah orang pilihan Presiden kita,” ujarnya. 

GRIB Jaya bahkan menginstruksikan seluruh anggotanya di Jawa Barat untuk mendukung program gubernur, khususnya pemberantasan premanisme yang dinilai sudah meresahkan masyarakat dan investor. 

Artikel ini telah tayang  BanjarmasinPost.co.id. 

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / BANJARMASIN POST )

sumber